Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER/4/PB/2021 tentang Petunjuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
untuk keterangan lebih lanjut bisa download link dibawah ini.
LAPORAN REALISASI BELANJA SATKER SEMESTER I TA 2021
Sehubungan dengan Surat Pimpinan KPK Nomor B/225/LIT.05-155/044/2021 hal Kerjasama Survei Penilaian Integritas 2021 tanggal 7 April 2021. Kegiatan SPI bersifat mandatory dan akan berlangsung setiap tahun serta dilakukan di semua Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Berdasarkan dengan hasil rapat Zoom Meeting KPK dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada tanggal 2 Juli 2021 dipilih sebagai Calon Responden dari Satuan Kerja atau Unit Kerja di Lingkungan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Adapun Pengadilan Tingkat Banding menyiapkan data responden (Pihak Eksternal/bukan dari Pengadilan) seperti Advocat, Mahasiswa atau Stakeholder yang telah menikmati layanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir sebanyak 50 responden atau jika yang menggunakan layanan tidak memenuhi jumlah tersebut maka disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Pertama menyiapkan daftar responden sebanyak 150 responden pihak eksternal misalnya para pihak pencari keadilan, Advocat, Mahasiswa, atau stakeholder yang telah memperoleh layanan Pengadilan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir namun apabila jumlah responden yang memperoleh layanan Pengadilan tidak memenuhi jumlah tersebut maka disesuaikan dengan kondisi yang ada.
Satuan kerja dan unit kerja yang telah terpilih sebagai sampling agar menyusun data pengguna layanan eksternal untuk segera menyerahkan data dukung (sebagaimana format terlampir) dan mengirimkannya kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui link : https://bit.ly/SPI2021_MARI dikumpulkan paling lambat tanggal 26 Juli 2021.
Surat Penyampaian Data Dukung Persiapan Survei Penilaian Integritas KPK bisa didownload disini.
Merujuk surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D 26-30/V2-9/99 tanggal 27 Desember 2019 perihal Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020, diberitahukan dengan hormat bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Tingkat I Golongan ruang IV/b ke bawah.
Untuk keterangan lebih lanjut bisa download link dibawah ini.
Peradilan Militer
Monev_Dilmil_I-04_Palembang_dan_Dilmil_II-10_Semarang
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG DAN PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Peradilan Di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2021dilaksanakan secara bersamaan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Pengadilan Militer II-10 Semarang, kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari pada tangal 21 s.d. 23 April 2021. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) Tim, untuk Monev Pengadilan Militer I-04 Palembang dilaksanakan oleh Kolenel Chk Anton M. Tambunan, S.H.., M.H. (Kasubdit Binminmil), Dandy Capriyanto H., S.H., M.M. (Kasubbag TU) dan Arianie Amanda (Kasi Tata Kelola), sedangkan Monev Pengadilan Militer II-10 Semarang dilaksnakan oleh Kolonel Chk (K) Jeli Rita, S.H., M.H. (Kasubdit Binganismil), Letkol Chk Datzun Riyanto, S.H. (Kasi Mutasi Panitera), Jefri Ardianto, S.T. (Kasubbag Perlengkapan), kedatangan tim monitoring dan evaluasi disambut baik oleh Kepala Pengadilan Militer. Sebelum kegiatan monev dimulai terlebih dahulu masing-masing Ketua Tim melaksanakan pembinaan terhadap Personil Pengadilan Militer, selama 3 (tiga) hari pelaksanaan kegiatan monev dapat berjalan dengan baik dan lancar, semoga Peradilan Militer dapat mewujudkan peradilan yang Agung, Transparan dan Bermartabat.
Dokumentasi Pengadilan Militer I-04 Palembang