Menindaklanjuti rapat evaluasi Standar Biaya Keluaran (SBK) Penyelesaian Perkara Peradilan Militer tanggal 22 Maret 2022, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu pada Kegiatan Rapat Penyusunan Usulan Standar Biaya Keluaran (SBK) Penyelesaian Perkara Peradilan Militer TA.2023.

Untuk informasi selengkapnya dapat mengunduh surat pada link di bawah ini :

Surat Undangan Penyusunan SBK T.A 2023

Menindaklanjuti Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada tanggal 31 Maret 2022 dimohon semua satuan kerja di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara agar melakukan optimalisasi IKPA khusunya pada Triwulan I dan II.

Untuk informasi selengkapnya dapat mengunduh surat pada link di bawah ini :

Surat Dirjen Badilmiltun Optimalisasi IKPA T.A 2022

WhatsApp Image 2022 04 04 at 19.10.06  WhatsApp Image 2022 04 04 at 19.10.07

Jakarta – Dalam Upaya peningkatan capaian indikator kinerja pelaksana anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan kegiatan evaluasi penilaian IKPA TA 2021 dan dilanjutkan dengan Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Kegiatan dilaksanakan melalui Zoom Meeting dibuka langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H. dengan peserta Pejabat/Staf yang menangani fungsi perencanaan program, anggaran dan pejabat pembuat komitmen dari seluruh Satker Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-5/PB/2022 menghadirkan narasumber dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb Kementerian Keuangan Bapak Andres Leiman Silalahi, S.E., M.E. dan Bapak Heru Susanto.

Narasumber menyebutkan bahwa IKPA ini merupakan salah satu tools untuk monev pelaksanaan anggaran demi terwujudnya ketercapaian output dan outcome belanja Pemerintah. Dan Arahan dari Ibu Menteri Keuangan “Tahun 2022 fokus ke kualitas belanja”.

web1. 

 

  web2  

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG DAN PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Peradilan Di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2021dilaksanakan secara bersamaan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Pengadilan Militer II-10 Semarang, kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari pada tangal 21 s.d. 23 April 2021. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) Tim, untuk Monev Pengadilan Militer I-04 Palembang dilaksanakan oleh Kolenel Chk Anton M. Tambunan, S.H.., M.H. (Kasubdit Binminmil), Dandy Capriyanto H., S.H., M.M. (Kasubbag TU) dan Arianie Amanda (Kasi Tata Kelola), sedangkan Monev Pengadilan Militer II-10 Semarang dilaksnakan oleh Kolonel Chk (K) Jeli Rita, S.H., M.H. (Kasubdit Binganismil), Letkol Chk Datzun Riyanto, S.H. (Kasi Mutasi Panitera), Jefri Ardianto, S.T. (Kasubbag Perlengkapan), kedatangan tim monitoring dan evaluasi disambut baik oleh Kepala Pengadilan Militer. Sebelum kegiatan monev  dimulai terlebih dahulu masing-masing Ketua Tim melaksanakan pembinaan terhadap Personil Pengadilan Militer, selama 3 (tiga) hari pelaksanaan kegiatan monev dapat berjalan dengan baik dan lancar, semoga Peradilan Militer dapat mewujudkan peradilan yang Agung, Transparan dan Bermartabat.

Dokumentasi Pengadilan Militer I-04 Palembang

 

Share to Social Media

Tekan play untuk mengaktifkan fitur baca