Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi PMPRB Ditjen Badilmiltun
Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 21 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Sebagai informasi, pada Hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 Auditor Badan Pengawasan MA RI telah melakukan Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun hasil Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) ialah masih terdapat kekurangan-kekurangan evidence pada beberapa Area.
Berkenaan dengan hasil Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang disampaikan oleh Auditor Badan Pengawasan MA RI, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara segera melakukan revisi (perbaikan) terhadap 6 (enam) temuan kekurangan-kekurangan evidence. Selain itu, dalam Rapat ini juga membahas mengenai Perbedaan Lembar Kerja Elektronik (LKE) yang telah didistribusikan oleh Auditor Badan Pengawasan MA RI dengan Lembar Kerja Elektronik (LKE) yang ada di Situs PMPRB KemenPAN-RB.
Dalam Rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., M.M., Ak. disepakati mengenai 19 (point) evidence-evidence yang dibutuhkan dalam Lembar Kerja Elektronik (LKE) versi Situs PMPRB KemenPAN-RB. Dipenghujung Rapat, masing-masing Ketua Area mempresentasikan mengenai Progress Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Area masing-masing. Rapat dihadiri oleh Seluruh Anggota Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan ditutup oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
(@x_cisadane)
Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019
Menindaklanjuti diposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 16 Mei 2019 Nomor 485 / Set.KMA / IN / V / 2019 sehubungan dengan diterimanya surat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor B.116 / Ka.BPIP/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2019, dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Pengadilan pada empat lingkungan peradilan untuk menyelenggarakan upacara bendera pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2019.
Berikut surat Sekretaris Mahkamah Agung dan surat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI.
Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut :
Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia
(hr)
Hasil Evaluasi LKE dan Evidence PMPRB untuk Tingkat Unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Berikut ini disampaikan Hasil Evaluasi LKE dan Evidence PMPRB untuk Tingkat Unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diaudit oleh Auditor Badan Pengawasan dan disampaikan kembali pada Jumat, 17 Mei 2019 Pukul 17:46 WIB.
| No | Area | Bagian | Point | Hasil Pemeriksaan Auditor | Keterangan |
| 1. | VI. Penguatan Akuntabilitas | 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | f. Unit kerja telah berupaya meningkakan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | Evidence mohon dilengkapi dengan Sosialisasi SAKIP atau sejenisnya termasuk Sosialisasi SIPP lingkungan Mil dan TUN | Evidence Dokumentasi Sosialisasi SIPP Ditjen Badilmiltun https://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2000 Untuk Evidence Sosialisasi SAKIP ??? |
| 2. | VI. Penguatan Akuntabilitas | 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | g.Unit kerja telah memanfaatkan sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik | Kinerja SIPP | Dihandle oleh Steevee, data diambil dari SIPP MA menu Kinerja dan data diambil juga dari MIS Ditjen Badilmiltun (sample masing-masing 1 Pengadilan) |
| 3. | VI. Penguatan Akuntabilitas | 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | h. Unit kerja telah melaksanakan pemutakhiran data kinerja secara berkala | Kinerja SIPP | Dihandle oleh Steevee, data diambil dari SIPP MA menu Kinerja dan data diambil juga dari MIS Ditjen Badilmiltun (sample masing-masing 1 Pengadilan) |
| 4. | VII. Penguatan Pengawasan | 2. Penerapan SPIP | h. Telah dibangun lingkungan pengendalian | Atau Tim Akreditasi?Apa ada Satgas SPIP? | SK Tim Akreditasi ??? SK Satgas SPIP |
| 5. | VII. Penguatan Pengawasan | 6. Pembangunan Zona Integritas | f. Telah dilakukan pembangunan zona integritas | ZI Tk. Es 1? | Perlu Evidence untuk Pencanangan ZI Tingkat Eselon I (Ditjen) |
| 6. | VIII. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 2. Budaya Pelayanan Prima | f. Unit kerja menerapkan sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | Apa ada sistem pemberian kompensasi? | Perlu Evidence mengenai Sistem Pemberian Kompensasi di Ditjen Badilmiltun |
Dimohon kerjasama Bapak/Ibu untuk melengkapi Evidence yang dibutuhkan tersebut.
(@x_cisadane)
Peradilan Militer
Monev_Dilmil_I-04_Palembang_dan_Dilmil_II-10_Semarang
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG DAN PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Peradilan Di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2021dilaksanakan secara bersamaan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Pengadilan Militer II-10 Semarang, kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari pada tangal 21 s.d. 23 April 2021. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) Tim, untuk Monev Pengadilan Militer I-04 Palembang dilaksanakan oleh Kolenel Chk Anton M. Tambunan, S.H.., M.H. (Kasubdit Binminmil), Dandy Capriyanto H., S.H., M.M. (Kasubbag TU) dan Arianie Amanda (Kasi Tata Kelola), sedangkan Monev Pengadilan Militer II-10 Semarang dilaksnakan oleh Kolonel Chk (K) Jeli Rita, S.H., M.H. (Kasubdit Binganismil), Letkol Chk Datzun Riyanto, S.H. (Kasi Mutasi Panitera), Jefri Ardianto, S.T. (Kasubbag Perlengkapan), kedatangan tim monitoring dan evaluasi disambut baik oleh Kepala Pengadilan Militer. Sebelum kegiatan monev dimulai terlebih dahulu masing-masing Ketua Tim melaksanakan pembinaan terhadap Personil Pengadilan Militer, selama 3 (tiga) hari pelaksanaan kegiatan monev dapat berjalan dengan baik dan lancar, semoga Peradilan Militer dapat mewujudkan peradilan yang Agung, Transparan dan Bermartabat.
Dokumentasi Pengadilan Militer I-04 Palembang