Published: 28 May 2018

Pemberitahuan Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2018

Bahwa Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI akan melaksanakan kegiatan Akreditasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2018. 

Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh link dibawah ini :

*Suratnya

(hr)

Published: 28 May 2018

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Militer III-17 Manado 

Pada tanggal 16 Februari 2018 yang lalu, seluruh Personel Pengadilan Militer III-17 Manado telah menandatangani Pakta Integritas yang merupakan salah satu syarat menuju Pembangunan Zona Integritas. Dan pada tanggal 28 Mei 2018, Pengadilan Militer III-17 Manado mencanangkan pembangunan zona integritas. "Puji Tuhan semua syarat dalam pembangunan zona integritas telah kita penuhi, semua ini merupakan upaya seluruh personel Pengadilan Militer III-17 Manado yang telah bekerja secara sungguh-sungguh dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Pengadilan Militer III-17 Manado selalu berusaha untuk mewujudkan Peradilan Militer yang Agung dengan pencapaian dalam keterbukaan informasi dan berlaku bersih serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Atas prestasi tersebut, pada hari ini saya mencanangkan Zona Integritas bagi Pengadilan Militer III-17 Manado sebagaimana harapan Presiden Republik Indonesia melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia agar integritas pegawai menjadi best practice di semua lini pembangunan", ujar Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado.

Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Militer III-17 Manado diakhiri dengan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Letnan Kolonel Chk Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. yang dilanjutkan oleh para saksi yang hadir diantaranya : 

1. Wadan Pomdam XIII/Merdeka a.n. Daniel Prakoso, Letkol Cpm
   
2. Kasi Undang Kumdam XIII/Merdeka a.n. Sabekti K., S.H., Mayor Chk 
   
3. Dandenpom XIII-1 Merdeka a.n. Eko Y.S., Letkol Cpm 
   
4. Danpom Lantamal VIII Manado a.n. Dedhi, Letkol Laut (PM) 
   
5. Kakum Lanud Sri Manado a.n. Miryam Manoppo, Lettu Sus 
   
6. Kadiskum Lantamal VIII Manado a.n. Raynold Sendewana, Letkol Laut (KH) 
   
7. Kasi Gaktib Satpom Lanud Sri a.n. Antonius Ary P., Kapten POM 
   
8. Bamin Kum Rem 131/Santiago a.n. Beny Nary, Serka

Sebagai informasi, Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, hal ini sebagaimana tertuang di Permenpan 52 Tahun 2014. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian terhadap tiga sasaran hasil utama Reformasi Birokrasi, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik tersebut, maka instansi pemerintah (pusat dan daerah) perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. 

Sedangkan yang dimaksudkan dengan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Selain ZI dan WBK juga terdapat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. 

Diharapkan melalui pembangunan Zona Integritas ini satuan kerja (pengadilan) yang telah menjadi WBK/WBBM dapat menjadi pilot project dan benchmark terhadap satuan kerja (pengadilan) lainnya sehingga seluruh satuan kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Selain itu satuan kerja (pengadilan) yang berpredikat WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas. 

Dikutip dari Situs Resmi Pengadilan Militer III-17 Manado dengan Perubahan Seperlunya 

(@x_cisadane)