Published: 16 January 2018

Penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) tahun 2018 di Lingkungan Ditjen Badilmiltun

Jakarta - ditjenmiltun.net. Senin, 15 Januari 2018, bertempat di Lantai 12 Ruang Serbaguna Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jl. A Yani Kav 58 Bypass, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, pukul 09.00 WIB dilaksanakan Kegiatan Penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) tahun 2018 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Mewakili Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Kegiatan ini dipandu oleh Ketua Panitia Kegiatan Santoso, S.H. (selaku Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) dan juga selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dihadiri oleh Seluruh Pejabat Eselon III, Seluruh Pejabat Eselon IV, Para Pejabat Fungsional dan Para Staff di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Kegiatan Penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) tahun 2018 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan Pakta Integritas yang dipandu oleh Priyono Anggraito S.H., M.H. (Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Hak Uji Material Dit Pratalakra TUN Ditjen Badilmiltun) dan diikuti oleh seluruh peserta. Selanjutnya dilakukan Penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang oleh Para Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan seluruh Staff (PNS/ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah itu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan dipenghujung acara dilakukan Pembacaan Doa yang dipimpin oleh Bapak H. Ishaka S.H., M.H. (Kepala Seksi Mutasi Hakim Dit Binganismindil TUN Ditjen Badilmiltun). Acara penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia berlangsung dengan khidmat.

Sebagai informasi, dengan dikeluarkannnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : 49 Tahun 2011, tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementrian / Lembaga dan Pemerintah Daerah, diantaranya diatur bahwa seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) wajib menandatangani dokumen Pakta Integritas, kemudian dijelaskan bahwa Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan berlakunya Peraturan ini, dinyatakan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/06/M.PAN/04/2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seluruh poin yang telah dibacakan dalam pakta integritas bukan hanya pernyataan sikap semata, namun mengandung konsekuensi hukum agar dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

(@x_cisadane)

Published: 16 January 2018

Usulan Kebutuhan Sertifikat Barang Milik Negara (BMN)

Dalam rangka menyiapkan data dukung usulan rancangan awal rencana kerja T.A. 2019, terutama pada Program Penigkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dan menindaklanjuti atas hasil evaluasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungn Mahkamah Agung terkait permasalahan bukti kepemilikan. Terlampir surat dan daftar tanah di lingkungan Mahkamah Agung. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan dan Lampirannya melalui tautan berikut : 

• Usul Kebutuhan Sertifikat BMN : http://www.ditjenmiltun.net/9_bua_ot_01_1_2018.pdf
• Daftar Bidang Tanah (Aset Satker) yang belum bersertifikat : http://www.ditjenmiltun.net/aset_tanah_belum_bersertifikat.xlsx

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)