Pembuatan KTP Elektronik
Menindaklanjuti Surat Kementerian dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : 471.13/126/DUKCAPIL.SES tanggal 4 Januari 2018 mengenai Pembuatan Stand Pelayanan Pencetakan KTP Elektronik di Mahkamah Agung Secara Kolektif, maka dengan ini disampaikan Surat Pengumuman perihal perintah untuk mendata dan mengisi Formulir Terlampir bagi para Pegawai di lingkungannya masing-masing yang belum memiliki KTP Elektronik yang ditujukan kepada Yang Terhormat Para Pejabat Eselon I, Para Ketua Pengadilan Tk Banding, Para Ketua Pengadilan Tk Pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, khususnya untuk Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/16_bua_hm01_01_2018.pdf
Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia
(@x_cisadane)
Permintaan Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional dan Daftar Nama yang Berminat Untuk Diusulkan Dalam Jabatan
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Nomor : 26 Tahun 2016 dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan fungsional Tertentu (JFT) Melalui Mekanisme Penyesuaian/Inpassing, dimohon kiranya agar saudara mengirimkan jumlah kebutuhan formasi jabatan Fungsional dan Daftar Nama PNS yang berminat guna melengkapi perhitungan formasi Jabatan Fungsional yang akan diusulkan.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/48_sek_kp_04_6_1_2018.pdf
Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia
(@x_cisadane)
Jadwal Pemeriksaan LKPP, LKBUN, dan LKKL tahun 2017
Dalam rangka persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). dan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2017, dengan ini Kementrian Keuangan Republik Indonesia memberitahukan jawdal pemerikasaan LKPP, LKBUN, dan LKKL Tahun 2017. Undangan dan jadwalnya terlampir.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/s_64_pb_2018.pdf
Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia
(@x_cisadane)
Peradilan Militer
Monev_Dilmil_I-04_Palembang_dan_Dilmil_II-10_Semarang
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG DAN PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Peradilan Di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2021dilaksanakan secara bersamaan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Pengadilan Militer II-10 Semarang, kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari pada tangal 21 s.d. 23 April 2021. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) Tim, untuk Monev Pengadilan Militer I-04 Palembang dilaksanakan oleh Kolenel Chk Anton M. Tambunan, S.H.., M.H. (Kasubdit Binminmil), Dandy Capriyanto H., S.H., M.M. (Kasubbag TU) dan Arianie Amanda (Kasi Tata Kelola), sedangkan Monev Pengadilan Militer II-10 Semarang dilaksnakan oleh Kolonel Chk (K) Jeli Rita, S.H., M.H. (Kasubdit Binganismil), Letkol Chk Datzun Riyanto, S.H. (Kasi Mutasi Panitera), Jefri Ardianto, S.T. (Kasubbag Perlengkapan), kedatangan tim monitoring dan evaluasi disambut baik oleh Kepala Pengadilan Militer. Sebelum kegiatan monev dimulai terlebih dahulu masing-masing Ketua Tim melaksanakan pembinaan terhadap Personil Pengadilan Militer, selama 3 (tiga) hari pelaksanaan kegiatan monev dapat berjalan dengan baik dan lancar, semoga Peradilan Militer dapat mewujudkan peradilan yang Agung, Transparan dan Bermartabat.
Dokumentasi Pengadilan Militer I-04 Palembang