Tawaran Program Master dari Pemerintah Singapura
Kementrian Sekretaris Negara Republik Indonesia menyampaikan tawaran untuk mengikuti Pendidikan Master di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura untuk tahun akademik yang akan dimulai pada Agustus 2018. Program yang dibuka adalah Master in International Affairs, Master in Public Policy, Master in Public Administration dan Master in Public Management.
Seluruh pendidikan master tersebut akan dilaksanakan dalam Bahasa Inggris dan terbuka bagi seluruh pegawai yang berusia minimal 25 tahun. Biaya sehubungan dengan keikutsertaan pendidikan master tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Singapura. Batas waktu pendaftaran adalah 31 Desember 2017. Informasi lengkap mengenai pendidikan master tersebut dapat mengakses secara online https://lkyspp.nus.edu.sg/graduate-admissions.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan beserta Lampirannya melalui tautan berikut :
- Surat Kementerian Sekretariat Negara : http://www.ditjenmiltun.net/surat_kementrian_sekretariat_negara.pdf
- Lampiran Informasi Beasiswa : http://www.ditjenmiltun.net/tap_informasi_detail_beasiswa.pdf
Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia
(@x_cisadane)
Permintaan Data Admin Unit Kerja Untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN)
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 147/SEK/SK/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, bahwa terhitung tanggal 1 Januari 2017 penyampaian LHKPN mulai berlaku secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN. Dengan ini disampaikan juga Surat Pemberitahuan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/250_bua_kp_03_10_2017.pdf
Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia
(@x_cisadane)
Pemanggilan Peserta Tambahan Diklat Teknis Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti Lingkungan Peradilan TUN Seluruh Indonesia 2017
Diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI akan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia, pada tanggal 30 Oktober s.d. 04 November 2017 dengan peserta sejumlah 40 (Empat puluh) orang di Pusdiklat Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Megamendung-Bogor.
Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh file pada link dibawah ini :
628-10-SURAT PEMANGGILAN JURUSITA PERADILAN TUN TAMBAHAN 2.pdf
(hr)
Peradilan Militer
Monev_Dilmil_I-04_Palembang_dan_Dilmil_II-10_Semarang
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG DAN PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Peradilan Di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2021dilaksanakan secara bersamaan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Pengadilan Militer II-10 Semarang, kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari pada tangal 21 s.d. 23 April 2021. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) Tim, untuk Monev Pengadilan Militer I-04 Palembang dilaksanakan oleh Kolenel Chk Anton M. Tambunan, S.H.., M.H. (Kasubdit Binminmil), Dandy Capriyanto H., S.H., M.M. (Kasubbag TU) dan Arianie Amanda (Kasi Tata Kelola), sedangkan Monev Pengadilan Militer II-10 Semarang dilaksnakan oleh Kolonel Chk (K) Jeli Rita, S.H., M.H. (Kasubdit Binganismil), Letkol Chk Datzun Riyanto, S.H. (Kasi Mutasi Panitera), Jefri Ardianto, S.T. (Kasubbag Perlengkapan), kedatangan tim monitoring dan evaluasi disambut baik oleh Kepala Pengadilan Militer. Sebelum kegiatan monev dimulai terlebih dahulu masing-masing Ketua Tim melaksanakan pembinaan terhadap Personil Pengadilan Militer, selama 3 (tiga) hari pelaksanaan kegiatan monev dapat berjalan dengan baik dan lancar, semoga Peradilan Militer dapat mewujudkan peradilan yang Agung, Transparan dan Bermartabat.
Dokumentasi Pengadilan Militer I-04 Palembang