Rapat Pembahasan SAKIP
Jakarta - ditjenmiltun.net, Pada Hari Jumat 27 Oktober 2017 bertempat di Ruang Rapat Besar Ditjen Badilmiltun Lantai 9 (sembilan) Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur telah dilaksanakan kegiatan Rapat Pembahasan SAKIP dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dimulai pada pukul 17.00 WIB dan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mayjen TNI (Purn) Mulyono, S.H., S.IP., M.H. kemudian dilanjutkan dengan mukadimah oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., Ak., M.M.
Dalam kegiatan Rapat Pembahasan SAKIP dan Indikator Kinerja Utama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga mengundang Sub-Bagian Kelembagaan dan Pelaporan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan juga Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Tidak ketinggalan, Badan Pengawasan selaku Koordinator dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama di Mahkamah Agung-pun turut diundang. Dalam Rapat Pembahasan Indikator Kinerja Utama juga membahas mengenai Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam SK KMA 192/KMA/SK/XI/2016 tertanggal 09 November 2016. Adapun narasumber dalam kegiatan Rapat Pembahasan Indikator Kinerja Utama adalah Mangaraja Hutagaol, A.K., M.M., C.A dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Beberapa point penting yang dibahas dalam kegiatan rapat ini adalah :
- Indikator Kinerja Utama tingkat Direktorat Jenderal ada baiknya juga memuat perihal kesekretariatan bukan hanya sekedar penyelesaian perkara semata, karena pada tingkat Direktorat Jenderal tidak bersinggungan langsung dengan perkara;
- Indikator Kinerja Utama belum menjadi disain pembuatan rencana strategis, visi dan misi serta tupoksi masing-masing Direktorat Jenderal. Indikator Kinerja Utama yang disusun haruslah sejalan dengan sasaran strategis.
- Dalam Indikator Kinerja Utama disusun berdasarkan program dan sasaran yang menjelma menjadi sebuah kegiatan berdasarkan RPJMN dan RKAKL yang telah disusun. Adapun setiap outpout, outcome dan benefit juga harus diperhatikan dalam penyusunannya.
Kegiatan Rapat Pembahasan SAKIP dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ditutup oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mayjen TNI (Purn) Mulyono, S.H., S.IP., M.H. pada pukul 20.00 WIB.
(@x_cisadane)
Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu PTUN Denpasar
Denpasar - PTUN Denpasar adalah Pengadilan Tata Usaha terakhir yang menjadi assessee dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun Angagran 2017. Selain PTUN Denpasar ada PTUN Bandung, PTUN Serang, PTUN Tanjung Pinang, PTUN Jakarta yang telah di akreditasi oleh Ditjen Badilmiltun pada tahun yang sama. Pelaksanaan pemeriksaan akreditasi di PTUN Denpasar berlangsung dari tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2017. Tim diterima oleh Ketua PTUN Denpasar, Mula Haposan Sirait, S.H., M.H. diruangan Ketua bersama para Hakim PTUN Denpasar. Selanjutnya para pegawai dan tenaga teknis dikumpulkan di Ruang Sidang Utama untuk pembacaan Taklimat Awal oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Setelah itu Tim Akreditasi yang berjumlah 5 orang langsung bekerja untuk memerksa evidence, melakukan wawancara, dan memeriksa langsung kondisi di setiap bagian / ruangan di PTUN Denpasar. Pemeriksaan masih berlanjut hingga keesokan harinya, kemudia pada sore harinya para pegawai dan tenaga teknis kembali dikumpulkan untuk menerima hasil pemeriksaan Akreditasi yang dibacakan langsung oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN. Dari hasil akreditasi tersebut Pengadilan akan diberi kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang masih menjadi catatan dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pengadilan dan Tim Akreditasi. (ns)
Pemanggilan Peserta Diklat Sertifikasi Hakim LH Bagi Hakim di lingkungan Peradilan TUN 2017
Diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Litbang Diklat Hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI akan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia.
Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh file pada link di bawah ini :
(hr)
Peradilan Militer
Monev_Dilmil_I-04_Palembang_dan_Dilmil_II-10_Semarang
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG DAN PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Peradilan Di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2021dilaksanakan secara bersamaan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Pengadilan Militer II-10 Semarang, kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari pada tangal 21 s.d. 23 April 2021. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) Tim, untuk Monev Pengadilan Militer I-04 Palembang dilaksanakan oleh Kolenel Chk Anton M. Tambunan, S.H.., M.H. (Kasubdit Binminmil), Dandy Capriyanto H., S.H., M.M. (Kasubbag TU) dan Arianie Amanda (Kasi Tata Kelola), sedangkan Monev Pengadilan Militer II-10 Semarang dilaksnakan oleh Kolonel Chk (K) Jeli Rita, S.H., M.H. (Kasubdit Binganismil), Letkol Chk Datzun Riyanto, S.H. (Kasi Mutasi Panitera), Jefri Ardianto, S.T. (Kasubbag Perlengkapan), kedatangan tim monitoring dan evaluasi disambut baik oleh Kepala Pengadilan Militer. Sebelum kegiatan monev dimulai terlebih dahulu masing-masing Ketua Tim melaksanakan pembinaan terhadap Personil Pengadilan Militer, selama 3 (tiga) hari pelaksanaan kegiatan monev dapat berjalan dengan baik dan lancar, semoga Peradilan Militer dapat mewujudkan peradilan yang Agung, Transparan dan Bermartabat.
Dokumentasi Pengadilan Militer I-04 Palembang