Published: 14 September 2017

Inovasi : Pemanfaatan Virtual Account Untuk Pembayaran Biaya Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali/Hak Uji Materiil

Menurut Panitera MA, saat ini, penyetoran biaya perkara dilakukan dengan cara transfer ke rekening giro penampung biaya perkara di BNI Syariah. Pengiriman biaya perkara dilakukan oleh pihak berperkara ketika upaya hukum didaftarkan atau dikirimkan oleh pengadilan ketika pemberkasan selesai. Dengan prosedur seperti ini, rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung akan menerima biaya perkara sebelum perkara tersebut diregistrasi di Mahkamah Agung bahkan sebelum berkas perkara diterima. â€œKeadaan ini menyulitkan Mahkamah Agung untuk mengidentifikasi peruntukan biaya perkara dengan perkara yang akan ditangani di Mahkamah Agung. Kesulitan ini akan bertambah apabila penyetoran biaya perkara tanpa disertai informasi perkara yang diajukan upaya hukum antara lain : nomor perkara tingkat pertama/banding dan nama pihak berperkara”, ungkap Panitera MA. 

Ketika biaya perkara disetor ke rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka ia akan tercampur dengan biaya untuk perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan dan  â€œsisa biaya”  bagi perkara yang sudah selesai. Mahkamah Agung kesulitan untuk memilah mana uang untuk perkara yang belum diregister, mana uang untuk perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan dan mana uang untuk perkara yang sudah selesai. Kondisi ini dari perspektif pengelolaan keuangan merupakan keadaan yang tidak tertib. â€œApalagi saat ini Kepaniteraan Mahkamah Agung memaksimalkan penggunaan biaya proses untuk percepatan penanganan perkara melalui kegiatan koreksi bersama, rapat di luar jam kerja, konsinyering baca berkas, penggandaan berkas untuk kepentingan membaca serentak, dan lain-lain. Penggunaan biaya tersebut saat ini tanpa memperhitungkan apakah uang yang digunakan berasal dari biaya perkara yang sedang diperiksa, atau dikoreksi”, imbuh Panitera MA.

Published: 14 September 2017

FGD Penyusunan Instrumen Evaluasi dalam Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan SIPP Hari Ketiga

Bandung - ditjenmiltun.net. Kamis 14 September 2017, bertempat di Hotel Four Points, Jl. Ir. H. Juanda No. 46 Bandung dilaksanakan kegiatan lanjutan Focus Group Discussion dalam rangka Penyusunan Instrumen Evaluasi dalam Pengembangan, Penyebarluasan dan Pelaksanaan SIPP yang diselenggarakan oleh SUSTAIN EU-UNDP. Kegiatan pada hari ketiga dimulai pukul 08.30 WIB dan dibuka oleh Ariyo Bimmo selaku Koordinator Sektor Manajemen Perkara SUSTAIN EU-UNDP. Agenda kegiatan pada hari ketiga adalah lanjutan pemaparan terhadap seluruh issue (permasalahan) yang dihimpun dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada satuan kerja (pengadilan) ditinjau melalui framework PIECES. Setelah keseluruhan issue dipaparkan, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk statement instrumen framework PIECES. Dengan demikian telah disepakati bahwa pengembangan dan pengimplementasian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) akan dievaluasi menggunakan metode framework PIECES. 

Metode PIECES telah diakui dan diterapkan secara internasional, baik pada kalangan akademisi, peneliti maupun perusahaan untuk mengkaji dan mengevaluasi suatu sistem. Dengan menggunakan metode PIECES ini analisis dapat dilakukan lebih terukur dan terstruktur sehingga keseluruhan instrumen (obyek evaluasi) dapat menjadi materi yang baku untuk dievaluasi dalam rangka penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait pengembangan dan pengimplementasian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Kedepannya, secara riil keseluruhan instrumen yang dievaluasi menggunakan metode framework PIECES akan dicurahkan ke dalam bentuk quesioner dan didistribusikan ke 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Respondennya adalah para pengguna SIPP, baik hakim, tenaga kepaniteran maupun tenaga kesekretariatan.