Published: 08 September 2016

Pembinaan Ditjen Badilmiltun di PTUN Bandung

Bandung - Rabu, 7 September 2016, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melakukan pembinaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Pembinaan ini satu rangkaian dengan kegiatan monitoring yang akan dilaksanakan pada keesokan harinya. Kegiatan pembinaan dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan dihadiri oleh seluruh tenaga teknis, pejabat struktural, staf dan honorer di Pengadilan Tata Usaha Bandung. Sebelum pembinaan dimulai Dirjen Badilmiltun, Mayjen TNI MUlyono, S.H., S.I.P., M.H., menyempatkan untuk berkeliling gedung Pengadilan dan bercakap-cakap dengan para hakim dan pegawai yang ditemuinya dengan didmpingi oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Ujang Abdullah, S.H., M.H. dan Wakilnya Andi Mosepa, S.H., M.H.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung membuka rapat pembinaan dengan melaporkan kondisi pengadilan, usaha-usaha, capaian serta kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sampai saat ini. Dirjen Badilmiltun memberikan apresiasinya terhadap capaian yang telah diperoleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, diantaranya sebagai salah satu pengadilan percontohan Reformasi Birokrasi dan sudah mendapat ISO 9001:2008. Dirjen juga memberi motivasi kepada Pengadilan Tata Usaha Bandung, bahwa memperoleh capaian itu lebih sulit daripada mempertahankan, karena pengorbanan saat berusaha memperoleh itu besar dan untuk mempertahankan adalah tinggal menjaga dan melaksanakan apa yang sudah ada, sehingga pengadilan harus optimis bahwa dapat mempertahankan apa yang sudah diperoleh sekarang.

Setelah pembinaan Dirjen, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Reformasi birokrasi dari Kabag Ortala Ditjen Badilmiltun, Widiyanti, S.H., M.H., yang dilaksanakan di ruangan yang sama. Kemudian dilanjutkan dengan pembinaan dari Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Direktur mengatakan bahwa sudah menjadi tugas dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi untuk melakukan pembinaan, kelak kedepannya Mahkamah Agung tidak lagi memisahkan tenaga teknis maupun non teknis, melainkan keduanya akan dilebur dengan sebutan Aparatur Negara. Direktur kembali mengingatkan kepada seluruh peserta agar dapat menjaga integritas diri sebagai bagian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia umumnya dan Peradilan Tata Usaha Negara khususnya, karena telah banyaknya kasus-kasus yang mencederai visi dan misi Mahkamah Agung yang dilakukan oleh warga Pengadilan itu sendiri. Direktur juga memotivasi peserta untuk terus meningkatkan kompetensinya, seperti dalam pengetahuan umum, bahasa asing, teknologi informasi, dll yang dibutukan untuk menunjang profesionalitas pegawai itu sendiri. Seluruh kegiatan pembinaan tersebut selesai pada pukul 16.30 WIB. (ns)