Published: 17 May 2016

Gagasan Proyek Perubahan : Optimalisasi Dukungan Teknologi Informasi Dalam Pengumpulan Data Laporan Bulanan Melalui Aplikasi E-PEL Ditjen BadilMilTUN

Selasa, 17 Mei 2016 bertempat di Ruang Rapat Besar Sekretariat Ditjen BadilMilTUN Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pemberian masukan (saran/ide) terkait Gagasan Proyek Perubahan sehubungan dengan Program Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang sedang diemban oleh Bapak Sadiman, S.H., M.M. selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Ditjen BadilMilTUN. Adapun rapat koordinasi dibuka oleh Sekretaris Ditjen BadilMilTUN Ibu Jeanny H.V.Hutahuruk, S.E., AK., M.M., CA, kemudian dipandu oleh Bapak Dedi Waryoman, S.Sos, M.H. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen BadilMilTUN yang juga merupakan Mentor dari Bapak Sadiman, S.H., M.M. saat melaksanakan perancangan, pembuatan dan implementasi proyek perubahan.

Selanjutnya paparan Gagasan Proyek Perubahan : Optimalisasi Dukungan Teknologi Informasi Dalam Pengumpulan Data Laporan Bulanan Melalui Aplikasi E-PEL Ditjen BadilMilTUN disajikan oleh Bapak Sadiman, S.H., M.M. selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Ditjen BadilMilTUN. Adapun latar belakang gagasan proyek perubahan ini adalah sebagai tuntutan Reformasi Birokrasi di Indonesia dimana merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi dan Tatalaksana adalah penyusunan laporan, yang disajikan setiap bulan, setiap tiga bulan (triwulan), setiap enam bulan (semester), dan setiap tahun (tahunan) dilanjutkan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP). Adapun teknis penyusunan laporan harus disusun secara hierarki, dimulai dari satuan kerja (Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara), dari satuan kerja diteruskan kepada Ditjen Badilmiltun melalui Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer dan Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN, selanjutnya dari data-data laporan masing-masing satker dan unit kerja tersebut secara berkala dihimpun, ditelaah, dan disajikan kedalam satu laporan tahunan Ditjen Badilmiltun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun, kemudian dianalisa lebih mendalam lagi dikaitkan dengan aspek perencanaan, target dan sasaran dan dijadikan satu laporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Namun pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi dan Tatalaksana dalam hal ini yang berkaitan dengan penyusunan laporan masih ditemukan beragam isu antara lain :

1. Laporan masih belum tertib administrasi.
2. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia.
   
3. Pemanfaatan teknologi informasi masih belum optimal.
   

Faktanya penyampaian data laporan masih sering mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan oleh karena :

1. Laporan dari masing-masing satuan kerja maupun unit kerja dibuat dan dikirim tidak tepat pada waktunya.
   
2. Laporan dari masing-masing satuan kerja maupun unit kerja menggunakan media konvensional yang berbeda-beda pada saat penyampaiannya.
   
3. Laporan dari masing-masing satuan kerja maupun unit kerja masih belum terintegrasi, sulit diakses, sulit disampaikan kepada pihak terkait dan pimpinan tidak dapat memonitor.
   

Dengan adanya proyek perubahan ini diharapkan dapat terwujudnya akselearasi penyampaian laporan bulanan melalui sistem Aplikasi E-PEL Ditjen BadilMilTUN yang dapat diakses melalui jaringan internal kantor Sekretariat Ditjen BadilMilTUN maupun secara eksternal di manapun penggunanya berada.

Published: 16 May 2016

Bimbingan Teknis Bendahara Keuangan Perkara Berjalan Lancar

Mataram – Bimbingan Teknis Bendahara Keuangan Perkara yang berlangsung di Mataram, 11 sampai dengan 13 Mei 2016 berjalan dengan lancar. Para peserta mendapatkan ilmu baru terkait tugas pokoknya sebagai bendahara keuangan perkara dan Direktorat mendapatkan masukan-masukan terkait kerungan perkara.

Narasumber Adityo Nugroho, ST memberikan materi keuangan perkara dalam aplikasi SIPP, sedangkan Juwan J. Alfauz, SE memberikan materi mengenai pelaporan keuangan perkara melalui aplikasi KOMDANAS. Dr. H. Dani Elpah, SH., MH menyoroti bahwa ternyata terdapat ketidakseragaman SK Bendahara Keuangan Perkara dari setiap pegadilan tata usaha Negara, untuk kedepannya hal ini perlu dibenahi. Sedangkan Sekretaris Ditjen, Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., M.M, Ak., CA memberikan materi Reformasi Birokrasi kepada para peserta dan panitia.

Sesampainya di satkernya masing-masing para peserta diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya saat mengikuti bimbingan teknis. (ns)