Published: 10 April 2018

Permintaan Data Pinjam Pakai Kendaraan Dinas dan Data Dukungnya

Sehubungan dengan Rapat Koordinasi pada tanggal 9 April 2018 tentang progress pemeriksaan atas Laporan Keuangan MA RI tahun 2017 terkait Penatausahaan dan Pengolaan BMN, Tim Pemeriksa BPK RI meminta daftar Kendaraan Dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dengan Status Pinjam Pakai yang ada dan digunakan oleh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI. Terkait hal tersebut, Plt. Kepala Biro Perlengkapan Jamaluddin S.H., M.H., meminta kepada Sekretaris Mahkamah Agung, para Sekretaris Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi, para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding selaku Koordinator Wilayah dan Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah, untuk : 

1. Meneruskan surat permintaan data dukung kendaraan dinas pinjam pakai ini kepada satuan kerja di wilayahnya. 
   
2. Satuan kerja yang memiliki dan menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) untuk mengirimkan data dukung berupa surat perjanjian pinjam pakai dengan pihak yang meminjamkan serta mengirimkan daftar listing data BMN jika kendaraan dinas tersebut dicatat pada Aplikasi SIMAK BMN sebagai asset tetap/BMN.
   

Dengan ini disampaikan Surat Lengkap dan Form daftar kendaraan dinas. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan dan Lampirannya melalui tautan berikut : 

• Surat Pemberitahuan : http://www.ditjenmiltun.net/185_bua4_pl07_4_2018.pdf 
• Lampiran Format Data Dukung : http://www.ditjenmiltun.net/format_daftar_kendaraan_pinjam_pakai.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)

Published: 09 April 2018

Penyampaian Data Bendahara Negara dengan Nomor Register sampai dengan tahun 2017 dan Langkah-langkah Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara tahun 2018

Sehubungan dengan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1630/PB/2018 tanggal 12 Februari 2018 perihal Penyampaian Data Bendahara Negara dengan Nomor Register sampai dengan tahun 2017 dan Langkah-Langkah Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara tahun 2018, Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo menyampaikan Kepada Kepala Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, serta para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia bahwa : 

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Unit Penyelenggara telah melaksnakan sertifikasi bendahara melalui mekanisme pengakuan dan ujian sertifikasi bendahara diperoleh sebanyak 71 Bendahara Negara dengan Nomor Registrasi (BNT) pada lingkup Mahkamah Agung RI sebanyak 71 (data terlampir); 
   
2. Perlu dilakukan inventarisasi para pegawai di lingkungan satuan kerja saudara yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Bendahara yang diadakan oleh Mahkamah Agung atau BPPK dan LSP; 
3. Dalam rangka memenuhi target penyelesaian sertifikasi bendahara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 7 tahun 2016 pasal 8 yang menyebutkan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku, PNS, Anggota Tentara Republik Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus memiliki Sertifikat Bendahara maka perlu diperlukan langkah-langkah strategis Satker untuk berperan aktif dalam program sertifikasi bendahara.
   

Informasi lebih lanjut terkait dengan pendaftaran seritifikasi bendahara dapat diperoleh dengan menghubungi Sekretariat Unit Penyelenggara Sertifikasi Bendahara melalui telepon : 021-3846822 atau email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau UPS setempat. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/b_159_sek03_2018.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)