Published: 24 April 2019

Bimbingan Teknis Bagi Panitera dan Petugas E-Court di Lingkungan Peradilan TUN 2019

Jakarta - Rabu,24 April 2019 Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN  pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUNbkembali mengadakan kegiatan Bimtek Bagi Para Panitera dan Petugas E-Court Tahun Anggaran 2019. Acara dibuka oleh ibu Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH. (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara). Pada kesempatan ini, direktur berpesan agar semua satker harus mencoba dan mempraktekan penggunaan aplikasi E-Court. Dengan demikian,satker dapat menemukan masalah atau kendala yang muncul seiring dalam penggunaan aplikasi ini sehingga kedepannya aplikasi e-court akan menjadi semakin lebih baik lagi dalam pengimplementasiannya. "Kalau tidak mencoba maka kita tidak tahu dimana letak masalahnya, jangan menunggu dan hanya terpaku pada norma-norma yang mengikat, silahkan untuk berinovasi dan saling komunikasi juga antar satker ", ucap buk direktur.

Dalam bimbingan teknis kali ini materi yang akan diberikan adalah "Sosialisasi Administrasi Persidangan secara elektronik di lingkungan peradilan TUN" dengan narasumber Bapak H. ujang Abdullah, SH., MH. bapak Dr. H. Hari Sugiharto, SH., MH., sdr. Helmi Indra Mahyudin, S.Fil dan sdr. Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom

Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dimulai dari tanggal 24 April 2019 hingga 26 April 2019 di Hotel Swiss Bellin- Kemayoran. Dengan sosialosasi ini diharapkan para peserta Bimtek dapat belajar dengan baik dan mensosialosasikan kembali di satker masing-masing,sehingga pelaksanaan e-court khususnya di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dapat sesuai dengan harapan. E-Court merupakan jawaban dari persidangan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan merupakan salah satu produk unggulan Mahkamah Agung RI. (hr)

Published: 23 April 2019

Rapat Koordinasi (Lanjutan) dalam Rangka Monitoring Kelengkapan Data pada Aplikasi SIKEP MA RI di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 

Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 23 April 2019 bertempat di Ruang Data Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diselenggarakan Rapat lanjutan dalam Rangka Monitoring Kelengkapan Data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan rapat ini dibuka oleh Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. (Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara). Dalam kegiatan rapat ini dihadiri oleh Kepala Seksi Mutasi Hakim beserta Staf, Kepala Seksi Peningkatan Mutu Hakim beserta Staf, Kepala Seksi Evaluasi Dan Rasionalisasi beserta Staf.

Sebagai Bank Data Sumber Daya Manusia di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) telah dilengkapi dengan fitur Statistik yang dapat diakses melalui menu Statistik. Melalui menu inilah para Pimpinan di Mahkamah Agung (termasuk juga pada tiap-tiap Direktorat Jenderal) dapat mengetahui kekuatan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Dalam menu ini menyajikan data statistik yang disaring berdasarkan Tingkat Jabatan Pegawai, Jenis Kelamin, Golongan Pegawai, Usia Pegawai, Pendidikan Pegawai bahkan Jabatan Kosong.

Fitur-fitur layanan administrasi kepegawaian telah diakomodir pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI), misalnya seperti : layanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), layanan data pengisian LHKPN, layanan dalam Penetapan Pensiun Otomatis (bagi pegawai yang memasuki purna tugas), dan lain-lain. Namun fitur-fitur tersebut tentunya akan menghasilkan output apabila data-data Pegawai pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) telah dilengkapi. 

Maka dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI) untuk melengkapi data-data Pegawai di satuan kerjanya masing-masing dan melakukan pembaharuan (update) data-data Pegawai di satuan kerjanya masing-masing, khususnya terkait dengan Pengajuan Usul Pensiun. Apabila terdapat pegawai yang akan memasuki masa purnabhakti (pensiun) diwajibkan untuk mengisi usulan pensiun pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI).

(@x_cisadane)