Published: 02 May 2019

Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PMPRB v.2.5 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 

Jakarta - ditjenmiltun.net. Kamis, 02 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI - Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Koordinasi awal dalam rangka Persiapan Pelaksanaan PMPRB v.2.5 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dibuka dan dimpimpin oleh Sekretaris Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Widiyanti, S.H., M.H. mewakilkan Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H. V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. 

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota Kelompok Kerja dari Area I sampai dengan Area VIII Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana diketahui, Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui Suratnya dengan Nomor : 616/SEK/OT.01.1/4/2019 tanggal 26 April 2019 memerintahkan kepada Para Pejabat Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5. Hal ini dimaksud sebagai bentuk tindak lanjut dari Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Nomor : B/70/PW.00/2019. Adapun dalam surat tersebut menjelaskan bahwa Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 wajib dilaksanakan hingga ke Unit Kerja Eselon I pada seluruh Instansi Pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 31 Mei 2019,  dan mengingat juga bahwa indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu dasar penentuan pemberian reward untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

Dalam Rapat Koordinasi ini dipaparkan mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 oleh Widiyanti, S.H., M.H. dan oleh Kolonel Jelli Rita, S.H., M.H. Dalam Rapat Koordinasi ini juga disepakati sebagai langkah awal Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan melakukan identifikasi terhadap penerapan 8 (delapan) Area Perubahan pada seluruh Unit Kerja dan sekaligus mempersiapkan semua data dukung sebelum dilakukan Evaluasi Mandiri sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. 

Adapun Jadwal Rencana Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 di Lingkungan Mahkamah Agung ialah sebagai berikut : 

Dengan ini diberitahukan juga kepada seluruh Pejabat dan Staf di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, berkenaan dengan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi versi 2.5 khususnya mengenai Penyampaian LHKPN dan LHKASN (Penguatan Pengawasan), maka untuk evidence LHKASN menggunakan Bukti Verifikasi dari Aplikasi SIHARKA KemenPAN-RB (https://www.siharka.menpan.go.id/). Khusus untuk Staf yang mendapatkan Promosi Jabatan dan Pejabat Eselon yang menerima Rolling harus mengisi Data SIHARKA per-Tahun TMT Jabatan yang baru. Namun, untuk Staf maupun Pejabat yang tidak mendapatkan Promosi Jabatan ataupun menerima Rolling, maka dapat menggunakan Laporan SIHARKA tahun 2016. 

Contoh Bukti Pelaporan SIHARKA (Hanya Contoh)

Apabila terkendala mengenai username dan password, mohon melapor kepada Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara agar dapat segera didata dan diteruskan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk dijalankan mekanisme reset password. Dan berkenaan dengan LHKPN, mohon agar bukti lapornya diupload ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) MA RI. 

Download Materi PMPRB (Slide, LKE, dan lain-lain) melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/RB_29042019-2.zip 

Download SK Tim Reformasi Birokrasi Ditjen Badilmiltun melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/SK_RB_Miltun_2019.pdf

Mau tahu seputar PMPRB versi 2.5? Baca Yuk di sini : https://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3146

(@x_cisadane)

Published: 30 April 2019

Acara Syukuran sekaligus Perpisahan Memasuki Masa Purnabhakti Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 

Jakarta - ditjenmiltun.net. Pada Hari Selasa, 30 April 2019 diselenggarakan Acara Syukuran sekaligus Perpisahan Memasuki Masa Purnabhakti Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. Penyelenggarakan Acara ini juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Acara diawali dengan meniup Kue Ulang tahun sekaligus Pemotongan Kue Ulang Tahun oleh Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kesan dan pesan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Acara ditutup dengan Pembacaan Doa oleh H. Ishaka, S.H., M.H., dipenghujung Acara dilakukan salam-salaman dan dilanjutkan dengan santap siang. 

Acara yang meriah ini dihadiri oleh seluruh Pejabat dan Staf di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain mengucap syukur atas masa purnabhakti Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, acara ini juga diselenggarakan dalam rangka memberikan ucapan selamat dan perpisahan pindah tugas kepada Brigjen TNI Agung Iswanto, S.H., M.H. yang dipromosikan menjadi Hakim pada Pengadilan Militer Utama dan kepada H. Muhammad Adil, S.H., M.H. yang juga akan memasuki masa purnabhakti. 

(@x_cisadane)