Published: 09 November 2017

Ketua MA Memerintahkan Badan Pengawasan untuk Mengusut Tuntas Dugaan Pungli Seleksi Calon Hakim

Seleksi penerimaan Calon Hakim Mahkamah Agung melalui jalur Pegawai Negeri Sipil masih ada yang meragukan. Mahkamah Agung tetap konsekuen dan konsisten serta menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah dalam hal ini Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) yaitu Kementerian PAN & RB dan melakukan seleksi menggunakan sistem Computer Assissted Test (CAT) pada Badan Kepegawaian Negara. 

Pada saat menyampaikan pengumuman penerimaan Calon Hakim melalui jalur Pegawai Negeri Sipil, Sekretaris Mahkamah Agung AS. Pudjoharsoyo, menyampaikan apabila ada informasi yang bisa menjanjikan kelulusan seleksi Calon Hakim dengan membayar sejumlah uang silahkan melapor kepada Polisi. Informasi tersebut pasti tindak pidana penipuan. Sekretaris Mahkamah Agung juga menghimbau agar masyarakat tidak mempercayai janji-janji tersebut. Sistem seleksi Calon Hakim tidak mungkin ada pungli maupun suap, karena sistem seleksi tersebut menggunakan sistem Computer Assissted Test (CAT).

Menurut Ketua Mahkamah Agung RI dalam Pembinaan Hakim Agung dan Para Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2017, menyampaikan bahwa adanya dugaan pungli atau suap adalah suatu hal yang mustahil terjadi atau sengaja dilakukan oleh oknum yang ingin mencederai proses seleksi Calon Hakim yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS).

Published: 09 November 2017

Rapat Penyusunan Laporan Tahunan T.A. 2017 di Lingkungan Ditjen Badilmiltun

Jakarta - ditjenmiltun.net, Pada Hari Kamis 09 November 2017 bertempat di Ruang Rapat Besar Ditjen Badilmiltun Lantai 9 (sembilan) Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur telah dilaksanakan kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dimulai pada pukul 17.00 WIB dan dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mayjen TNI (Purn) Mulyono, S.H., S.IP., M.H. kemudian dilanjutkan dengan mukadimah oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, S.E., Ak., M.M. 

Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017 dihadiri 16 (enam belas) orang yang terdiri dari Pejabat Eselon I, Seluruh Pejabat Eselon II, Seluruh Pejabat Eselon III, Beberapa Pejabat Eselon IV beserta Staff di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Turut hadir pula Mangaraja Hutagaol, A.K., M.M., C.A dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku narasumber dalam kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017. Adapun beberapa pembahasan pokok-pokok penting dalam Rapat Penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain : 

1. Juknis dalam penyusunan laporan tahunan 
2. Modifikasi dan pengembangan isi laporan tahunan 
3. Capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 
4. Disain laporan tahunan agar lebih menarik

Di samping itu Dr. Mayjen TNI (Purn) Mulyono, S.H., S.IP., M.H. selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga menekankan beberapa hal yang dapat dimuat dalam Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya : 

1. Memuat kegiatan ISO dan Akreditasi yang telah dilaksanakan
2. Menampilkan manfaat SIPP mengenai kinerja penyelesaian perkara
3. Menampilkan keadaan perkembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dari tahun ke tahun 
4. Menampilkan keadaan perkembangan peningkatan mutu hakim 
5. Memuat kegiatan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan  

Dalam penghujung kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara disepakati beberapa point-point penting, seperti : 

1. Memuat review SoP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 
2. Memuat matrik-matrik kegiatan TPM tenaga teknis 
3. Memuat narasi general mengenai sarana dan prasarana 
4. Memuat capaian-capaian, kemajuan dan prestasi yang telah diraih Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 
5. Menyediakan review sheet laporan tahunan

kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ditutup oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Dr. Mayjen TNI (Purn) Mulyono, S.H., S.IP., M.H. pada pukul 20.00 WIB. 

(@x_cisadane)