Published: 08 November 2017

Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Ke-72 tahun 2017

Menindaklanjuti Surat dari Menteri Sekretaris Negara RI Nomor : 1027/M.Sesneg/Set/TU.00.04/2017 tanggal 02 November 2017 tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera pada hari Jumat, tanggal 10 November 2017, dengan ini disampaikan Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Utama, Para Ketua Pengadilan Tinggi, Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Para Kepala Pengadilan Militer Tinggi, Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Para Ketua Pengadilan Negeri, Para Ketua Pengadilan Agama, Para Kepala Pengadilan Militer, Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/965_sek_hm_01_2_11_2017.pdf

Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(@x_cisadane)

Published: 08 November 2017

Tidak Dapat Dibina, Dibinasakan atau Tidak Dapat Diperbaiki, Diamputasi 

Silang pendapat masyarakat tentang pola pembinaan dan pengawasan masih mewarnai berita media. Sebagian masyarakat berpendapat adanya aparatur yang ditindak merupakan bukti kegagalan, namun sebagian berpendapat sebagai bukti keberhasilan pembinaan dan pengawasan. Semakin banyaknya yang berhasil ditindak, maka jumlah aparatur yang nakal semakin habis, dan jumlah aparatur yang baik semakin banyak. Kritik generalisasi yang disampaikan masyarakat dengan istilah yang sangat santun “Perilaku Bobrok Wakil Tuhan” merupakan fenomena yang harus dihadapi, meski resisten untuk menerimanya. 

Silang pendapat tersebut masih dalam tataran yang wajar, pro dan kontra merupakan subtansi dialektika dalam mencari kebenaran. Kontradiksi tersebut semoga menjadi nutrisi spiritual untuk koreksi dan perbaiki diri. Pendapat yang saling berlawanan tersebut realistis dan sangat penting untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan itu sendiri. Perbedaan diantara keduanya terletak pada data atau fakta empiris yang mendukungnya. Kebenaran tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi belaka, melainkan harus didasarkan pada fakta  (kebenaran korespondensi). Hasil penelitian yang tidak didukung dengan fakta sama dengan menunjukkan kebodohan. 

Meskipun demikian pendapat yang hanya mendasarkan asumsi tidak dapat disalahkan. Publik akan menilai kualitas suatu tulisan yang berbasis data yang valid atau hanya prakiraan atau prasangka belaka. Pada masa lalu berita berdasarkan prasangka, mungkin dapat diterima. Saat ini masyarakat sudah cerdas memilah dan memilih sebuah informasi realistis atau hoax belaka. Masyarakat semakin jenuh dengan hoax bahkan semakin tidak percaya jika tanpa bukti dan fakta.