Published: 05 July 2018

Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding Baru Terus Berjalan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berupaya agar pembentukan beberapa Pengadilan Tingkat Banding di beberapa daerah segera terwujud. Hal tersebut dilakukan dengan alasan kebutuhan yang semakin mendesak, di antaranya banyaknya daerah-daerah baru hasil pemekaran dan luasnya daerah hukum suatu pengadilan tingkat banding di beberapa daerah. Saat ini, rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan beberapa Pengadilan Tingkat Banding sedang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), begitu pula Kemenkumham sebagai pemprakarasa akan menyiapkan Naskah Akademik (NA) RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding tersebut. 

"Mahkamah Agung dimohon menyiapkan data dukung dan pembuatan draft Naskah Akademik RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding ini, dengan dilakukan assessment oleh Kemenpan RB terkait kesiapan kelembagaan (kesiapan aparatur dan data dukung lainnya) serta assessment Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran terkait penyiapan data dukung tentang estimasi kebutuhan anggaran untuk operasional Pengadilan Tinggi tersebut", ujar Kepala Bidang Perencanaan Legislasi BPHN Kemenkumham, Tongam Renikson Silaban dalam sesi rapat Pembahasan Pembahasan Konsepsi RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding (Selasa, 3/7) di Gedung Kemenkumham, Jakarta. 

Hadir pula dalam kesempatan rapat tersebut perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan dan RB) dan perwakilan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian keuangan RI. Sementara dari Mahkamah Agung diwakili oleh Biro Perencanaan dan Organisasi serta Biro Hukum dan Humas. Perlu diketahui sebelumnya, Pengadilan Tingkat Banding yang diusulkan pembentukannya terdiri dari 3 (tiga) Pengadilan Tinggi antara lain Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, kemudian 4 (empat) untuk Pengadilan Tinggi Agama, antara lain Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan 3 (tiga) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pelembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado. 

Menindaklanjuti pertemuan lanjutan, Mahkamah Agung dalam waktu dekat akan mengumpulkan data-data terkait untuk penguatan materi naskah akademik, salah satu upaya untuk itu Mahkamah Agung akan mengadakan  pertemuan dengan Kemenpan RB dan Direktorat Jenderal Anggaran  Kementerian Keuangan. 

Berita Ini Dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(@x_cisadane)

Published: 04 July 2018

Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu PTUN Surabaya Hari Ketiga 

Surabaya - ditjenmiltun.net. Dipenghujung perhelatan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tepatnya pada Hari Ketiga, Rabu 04 Juli 2018, Ruang Sidang Utama yang biasanya kondusif kini berubah menjadi gegap gempita. Bukan tanpa alasan, pasalnya seluruh Personil Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menantikan hasil jerih payah, ikhtiar, usaha, daya, upaya, kerja keras dan perjuangan mereka dalam mensukseskan Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu. Sebelum hasil tersebut didengungkan dihadapan seluruh Personil Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, terlebih dahulu dilaksanakan closing ceremony (taklimat akhir) Penutupan Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu. 

Decak penasaran nan-penuh rasa was-was menyelimuti para Personil Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu Para Personel Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti), Para Pejabat Eselon, Para Pejabat Fungsional dan rekan-rekan staf, Ya! Hal tersebut sepintas nampak dari raut wajah mereka yang hadir dalam closing ceremony (taklimat akhir). Taklimat Akhir dibuka dengan pengantar oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Haposan Sirait, S.H., M.H. dan dilanjutkan dengan penyampaian hasil evaluasi (penilaian) kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. 

Rasa was-was dan khawatir yang menyelimuti para Personil Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sirna sudah, pasalnya semua hasil jerih payah, ikhtiar, usaha, daya, upaya, kerja keras dan perjuangan mereka terbayar dengan hasil Penilaian Akreditasi yang SANGAT BAIK. Gegap gempita dan gemuruh tepuk tangan menghiasi suasana Ruang Sidang Utama saat pembacaan hasil evaluasi (penilaian) kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu. Tersirat ekspresi kepuasan dan kebanggaan bagi seluruh insan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atas perolehan nilai yang SANGAT BAIK. Bagaimana bisa? Dengan komitmen dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Mula Haposan Sirait, S.H., M.H. yang dibuktikan dengan tanggung-jawab, keseriusan, kesungguhan, keteguhan, semangat dan kerjasama yang solid di kalangan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka tidak heran jika Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya layak mendapat predikat yang SANGAT BAIK dalam menyelenggarakan Pelayanan Peradilan yang Prima. 

Setelah penyampaian hasil penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman, penyampaian temuan yang wajib diperbaiki dan pembinaan singkat oleh Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. (selaku Direktur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara). Tim Pelaksana Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu mengucapkan selamat dan sukses untuk Pengadilan Tata Usaha Negara SURABAYA yang telah diakreditasi dengan PREDIKAT SANGAT BAIK. Tetap semangat!

(@x_cisadane)