Undangan Gladi Bersih dan Sidang Pleno Tahunan Mahkamah Agung RI
Sehubungan dengan Penyelenggara Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2017, dengan ini disampaikan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan peradilan di Seluruh Indonesia, bahwa akan dilaksanakan acara Gladi Bersih dan Acara Sidang Pleno Tahunan.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : http://www.ditjenmiltun.net/84_sek_ot_01_2_2_2018.pdf
Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia
(@x_cisadane)
Antusiasme Ditjen Badilmiltun dalam Partisipasi Kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI tahun 2018

Jakarta - ditjenmiltun.net. Pameran Kampung Hukum merupakan kegiatan rutin (tahunan) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Biasanya Kegiatan Pameran Kampung hukum dihelat bersamaan dengan kegiatan Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun kegiatan pembahasan penyusunan draft Buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung telah dilaksanakan pada tanggal 8 - 9 Februari 2018 yang dipimpin langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali S.H., M.H.
Ada yang berbeda dalam penyelenggaraan kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung pada tahun ini, dimana tidak seperti pada tahun sebelumnya, dalam penyelenggaraan kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung pada tahun 2018 ini, Mahkamah Agung memfasilitasi 1 buah booth bagi masing-masing Unit Eselon I (Badan maupun Direktorat Jenderal Badan Peradilan) sehingga diharapkan kegiatan ini dapat menjadi lebih meriah dan menarik. Tentunya hal ini sangat disambut baik oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. Mulyono , S.H., S.IP., M.H., pasalnya event ini merupakan momen terbaik untuk memperkenalkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara kepada khalayak. Disamping itu, dengan adanya kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mendapatkan kesempatan untuk menunjukan eksistensinya di antara lingkungan Peradilan lainnya yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Antusiasme yang besar dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung ini dibuktikan dalam kegiatan Rapat Persiapan Penyelenggaraan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI tahun 2018. Dalam rapat yang dilaksanakan pada Senin, 12 Februari 2018 pukul 10.00 WIB yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Dr. Mulyono , S.H., S.IP., M.H., disampaikan beberapa poin-poin penting yang patut menjadi perhatian. Dr. Mulyono , S.H., S.IP., M.H. selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pun berharap jikalau Pameran Kampung Hukum ini sesungguhnya merupakan suatu wadah yang dapat menunjukkan citra Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Pajak. Melalui event ini, khalayak dapat menggali informasi dan hal-hal menarik seputar Lingkungan Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Pajak. Ada banyak hal-hal menarik dan informatif yang patut khalayak ketahui, sebut saja misalnya Perkara Pemilihan Umum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 dan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan hal-hal yang menarik dan informatif dapat ditampilkan mekanismenya dihadapan para khalayak sehingga dapat memperluas wawasan dan bila perlu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara memfasilitasi sarana konsultasi terhadap penyelesaian perkara pada Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Pajak.
Gelora dan dorongan yang menyala juga ditunjukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk S.E., Ak., M.M. Dalam sambutannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaran kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung. Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk S.E., Ak., M.M dalam sambutannya juga menyatakan bahwa agar penyelenggaraan kegiatan ini dapat berhasil sepenuhnya, maka diperlukan kerjasama yang baik antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Satuan Kerja (Pengadilan) yang berada di bawahnya.
Adapun beberapa saran, ide, masukkan dan kebutuhan terkait penyelenggaran kegiatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI untuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :
- Booth tersendiri (catatan : tata letak difasilitasi oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun dekorasi dan penyusunan diserahkan kepada masing-masing Peserta Unit Eselon I).
- Display Monitor untuk menampilkan video profile Pengadilan, video inovasi Pengadilan, Infografis, Struktur Kemiliteran dan E-Book Laporan Tahunan Ditjen Badilmiltun.
- Touch Screen Computer untuk Aplikasi 1-Click Digital Information dan juga Games (quiz).
- X-Banner.
- Cardboard (sebagai pengganti manekin),
- Meja Konsultasi (catatan : Berikut dengan 1 Personil Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara).
- Guest Book.
- Goody Bag.
Dalam kegiatan Rapat Persiapan Penyelenggaraan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung RI tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara turut pula dihadiri oleh beberapa Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Militer Utama, Sekretaris Pengadilan Militer Utama, Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Sekretaris Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, beberapa Pejabat Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Staf dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
(@x_cisadane)
Update Kelengkapan Laporan Bulan Januari 2018 di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara
Berdasarkan perintah Dirjen Badilmiltun MA RI, berikut kami tayangkan kembali, pengadilan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara yang telah mengirimkan Laporan bulan Januari 2018 terhitung hari ini Jumat tanggal 09 Februari 2018, rekapnya adalah sebagai berikut :
| NO. | NAMA PENGADILAN | KETERANGAN |
| 1 | PT. TUN MEDAN | Kurang Laporan Pelayanan Informasi dan Pengaduan |
| 2 | PTUN MEDAN | Lengkap |
| 3 | PTUN PALEMBANG | Lengkap |
| 4 | PTUN PADANG | Lengkap |
| 5 | PTUN BANDAR LAMPUNG | Lengkap |
| 6 | PTUN BANDA ACEH | Lengkap |
| 7 | PTUN PEKANBARU | Kurang laporan keuangan perkara dan penyerapan posbakum |
| 8 | PTUN JAMBI | Lengkap |
| 9 | PTUN BENGKULU | Lengkap |
| 10 | PTUN TANJUNG PINANG | Kurang laporan penyerapan posbakum |
| 11 | PT .TUN JAKARTA | Lengkap |
| 12 | PTUN JAKARTA | Kurang laporan penyerapan posbakum |
| 13 | PTUN BANDUNG | Lengkap |
| 14 | PTUN BANJARMASIN | Keuangan saja |
| 15 | PTUN PONTIANAK | Lengkap |
| 16 | PTUN SAMARINDA | Lengkap |
| 17 | PTUN PALANGKARAYA | Lengkap |
| 18 | PTUN SERANG | Lengkap |
| 19 | PT.TUN SURABAYA | Belum mengirim laporan |
| 20 | PTUN SURABAYA | Kurang laporan penyerapan posbakum |
| 21 | PTUN SEMARANG | Kurang laporan penyerapan posbakum |
| 22 | PTUN KUPANG | Lengkap |
| 23 | PTUN DENPASAR | Lengkap |
| 24 | PTUN YOGYAKARTA | Lengkap |
| 25 | PTUN MATARAM | Kurang Laporan Pelaksanaan Posbakum dan Prodeo |
| 26 | PT.TUN MAKASSAR | Belum mengirim laporan |
| 27 | PTUN MAKASSAR | Kurang Laporan Keuangan Perkara, Pelaksanaan & Penyerapan Posbakum, dan Prodeo |
| 28 | PTUN MANADO | Lengkap |
| 29 | PTUN AMBON | Lengkap |
| 30 | PTUN JAYAPURA | Kurang laporan penyerapan posbakum |
| 31 | PTUN PALU | Belum mengirim laporan |
| 32 | PTUN KENDARI | Kurang laporan penyerapan posbakum |
Peradilan Militer
Monev_Dilmil_I-04_Palembang_dan_Dilmil_II-10_Semarang
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG DAN PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Peradilan Di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2021dilaksanakan secara bersamaan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Pengadilan Militer II-10 Semarang, kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari pada tangal 21 s.d. 23 April 2021. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) Tim, untuk Monev Pengadilan Militer I-04 Palembang dilaksanakan oleh Kolenel Chk Anton M. Tambunan, S.H.., M.H. (Kasubdit Binminmil), Dandy Capriyanto H., S.H., M.M. (Kasubbag TU) dan Arianie Amanda (Kasi Tata Kelola), sedangkan Monev Pengadilan Militer II-10 Semarang dilaksnakan oleh Kolonel Chk (K) Jeli Rita, S.H., M.H. (Kasubdit Binganismil), Letkol Chk Datzun Riyanto, S.H. (Kasi Mutasi Panitera), Jefri Ardianto, S.T. (Kasubbag Perlengkapan), kedatangan tim monitoring dan evaluasi disambut baik oleh Kepala Pengadilan Militer. Sebelum kegiatan monev dimulai terlebih dahulu masing-masing Ketua Tim melaksanakan pembinaan terhadap Personil Pengadilan Militer, selama 3 (tiga) hari pelaksanaan kegiatan monev dapat berjalan dengan baik dan lancar, semoga Peradilan Militer dapat mewujudkan peradilan yang Agung, Transparan dan Bermartabat.
Dokumentasi Pengadilan Militer I-04 Palembang
