Published: 03 December 2015

Demonstrasi Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) dan Monitrong Perkara MILTUN v.2 

Kepemerintahan yang baik (good governance), telah menjadi wacana yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi pemerintahan sekarang ini. Hal tersebut sejalan dengan tuntutan akan  modernisasi administrasi pemerintah guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian dokumen dan surat dinas instansi pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, maka setiap instansi pemerintah pusat dan daerah sudah seharusnya didukung oleh sistem administrasi yang memadai karena kesempuranaan dan kelengkapan sistem administrasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting di setiap organisasi atau instansi pemerintah, dengan mengubah sistem manual ke sistem komputerisasi dalam era teknologi informasi penyesuaian dokumen dan surat-surat dinas pemerintahan yang baik (good governance).

Sekarang ini seluruh instansi pemerintah telah dan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Kemajuan teknologi dirasakan sudah menjadi kebutuhan dan harus dapat dimanfaatkan untuk mendorong aparatur pemerintah melakukan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik merupakan prioritas program pembangunan di bidang tata kelola dalam kelembagaan dan administrasi pemerintahan, hal itu sejalan dengan tuntutan akan modernisasi pemerintahan yang sesuai dengan kemajuan teknologi guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian informasi kedinasan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah. 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) memandang bahwa TIK merupakan salah satu pendorong dalam melaksanakan reformasi birokrasi sehingga pemanfaatannya perlu lebih dikembangkan dan harus dapat memberikan nilai tambah dalam sistem administrasi pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengubah budaya kerja dalam pengelolaan informasi berdasarkan sistem manual ke sistem komputerisasi/elektronik dalam pelaksanaan fungsi dan tugas kelembagaan, untuk itu pencatatan naskah dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) yang selama ini dilakukan secara manual perlu diubah ke sistem elektronik, sistem pencatatan surat secara elektronik dapat diakses oleh unit kerja guna mempercepat dan mempermudah pengelolaan naskah dinas sehingga dapat membantu tercapainya peningkatan kinerja.

Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) adalah aplikasi komputer yang dikembangkan sesuai dengan “Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik” PERMENPAN No 006 tahun 2011. TNDE adalah bagian dari upaya pemerintah, khsususnya Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pengembangan kepemerintahan berbasis elektronik (e-Government). Pada Senin 1 Desember 2015, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) telah melaksanakan sosialisasi dan demonstrasi mengenai Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Ortala Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara selaku koordinator Tim IT Staff Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, juga dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi selaku pelaksana dan penanggung jawab Sistem Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Kegiatan inipun juga dihadiri oleh Tim IT Staff dan Staff Tata Usaha serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sebagai penanggung jawab ketata usahaan.

Bertepatan di hari yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara juga melakukan launching dan demonstrasi Aplikasi Monitoring Perkara versi termutakhir untuk Lingkup Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dihadiri oleh para Staff dari Unit Kerja Binganisminmil dan BinganisminTUN. Diharapkan dengan adanya versi terbaru dari Aplikasi Monitoring Perkara ini, dapat membantu pihak-pihak terkait dalam mengumpulkan informasi maupun menghimpun statistik mengenai perkara dalam Lingkup Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.